..::: Selamat Datang di Materi Pengadan Barang Dan Jasa Pengadaan Barang Dan Jasa

Peraturan Menteri PU No. 7/PRT/M/2011: Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi


Terbitnya Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seyogyanya diikuti oleh aturan pelaksanaan di masing-masing Kementerian/Lembaga Negara yang ada. Pada Kementerian Pekerjaan Umum tugas yang diemban dalam hal ini oleh Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum telah dirampungkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Berikut selengkapnya Permen PU No. 7 tahun 2011 dan lampiran-lampirannya beserta link downloadnya.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7 tahun 2011 ini mempunyai 36 (tiga puluh enam) yang dikelompokkan dalam 2 (dua) seri, yaitu:
  1. Seri Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi
  2. Seri Pengadaan Barang/Jasa Jasa Konsultansi

Download Standar Dokumen Pengadaan Jasa Lainnya


DOKUMEN PENGADAAN

Nomor: __________

Tanggal: __________

Download Standar Dokumen Pengadaan Konsultasi


DOKUMEN PENGADAAN

Nomor: __________

Tanggal: __________

Download Standar Dokumen Pengadaan Konstruksi


DOKUMEN PENGADAAN

Nomor: __________

Tanggal: __________

Download Standar Dokumen Pengadaan Barang


BAB I. UMUM



BAB I UMUM

A.       Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B.        Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

-      Barang        :  setiap benda  baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang

Pekerjaan Lanjutan

Pengadaan Barang dan Jasa - Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 52 ayat (2), Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan (untuk pengadaan yang dibiayai APBN), atau mendapatkan persetujuan Kepala Daerah (untuk pengadaan yang dibiayai APBD); 

Perbedaan TENDER MANUAL VS E-PROC


Pengadaan Barang dan Jasa - Proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan saat ini memasuki sebuah babak baru, yaitu dengan mulai diterapkannya pengadaan barang/jasa berbasis elektronik atau e-procurement.

Apa yang dimaksud dengan e-procurement ?

E-Procurement atau lelang secara elektronik adalah proses pengadan barang/jasa dalam lingkup pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya.

Pengadaan Kendaraan Bermotor (Mobil/Sepeda Motor)


Pengadaan Barang dan Jasa - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 38 ayat (5) huruf e dinyatakan bahwa Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Dipenjelasan ayat ini dinyatakan bahwa Publikasi harga antara lain dalam Portal Pengadaan Nasional dan dalam website masing-masing Penyedia Barang/Jasa.