..::: Selamat Datang di Materi Pengadan Barang Dan Jasa Pengadaan Barang Dan Jasa

Trust dalam pelelangan

Dalam forum ini pernah ditulis “mengapa takut jadi panitia?”.  Mungkin bukan takut tetapi enggan, karena tugas ini menyita banyak waktu dan tenaga, dan di lain pihak insentif untuk menjadi panitia tidak cukup untuk memotivasi seseorang. Gejala ini perlu dimaklumi oleh semua pihak bukan untuk membela diri panitia melainkan untuk dapat berempati kepada para pengelola pengadaan.

Kalangan profesi dan praktisi pengadaan sangat memaklumi bahwa proses pelelangan bukanlah proses yang sederhana sehingga dituntut dilaksanakan oleh personil yang kredibel, memiliki integritas, motivasi, kompetensi memadai dan kinerja yang baik. Karena tuntutan ini tidak terpenuhi maka  kemudian seringkali proses penunjukan langsung (PL) menjadi sangat disukai karena prosesnya menjadi sangat mudah, semua bisa diatur, semua kekurangan yang ada dapat dinegosiasikan. Bahkan, kalaupun pelelangan diumumkan secara terbuka, seringkali peserta dikumpulkan untuk diatur siapa yang akan dimenangkan (lelang secara arisan).

Kontrak Tahun Jamak

Seringkali kita dihadapkan pada situasi bahwa secara teknis dipastikan suatu pekerjaan misalnya membangun bangunan kantor 20 lantai yang tidak dapat dipecah-pecah ke dalam beberapa paket pekerjaan struktur dan memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun sehingga ruang lingkup kontrak yang bersangkutan akan meliputi lebih dari satu tahun anggaran.

Pada kasus seperti ini, yang memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari 1 tahun, Keppres 80 tahun 2003 mengharuskan pekerjaan dilelangkan sebagai 1 paket lelang, walaupun anggarannya dialokasikan untuk misalnya 2 tahun anggaran. 

Disini, tidak ada alasan untuk melelangkan hanya untuk anggaran tahun pertama, sedangkan lingkup anggaran tahun berikutnya ditunjuk langsung kontraktor sebelumnya. Pada kasus ini, kontrak tahun jamak harus diterapkan. Bagaimana menjamin anggaran tahun berikutnya? Untuk itu perencanaan anggaran harus mempertimbangkan hal ini. 

Unit Layanan Pengadaan

Pengadaan barang/jasa di organisasi manapun selalu mendapat perhatian khusus. Banyak pertimbangan sehingga dalam banyak contoh fungsi pengadaan dilaksanakan secara terpisah dengan fungsi operasi.

Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Perpres No. 8 Tahun 2006, dalam pengelolaan pengadaan diperkenalkan istilah Panitia Pengadaan, Unit Layanan Pengadaan dan Pejabat Pengadaan.  Ketiga model organisasi ini ditujuan untuk berbagai alasan.

Panitia Pengadaan adalah bentuk organisasi pengadaan yang utama dalam Keppres 80 karena untuk semua pengadaan wajib dibentuk panitia pengadaan. Namun, implikasi dari pilihan model ini, jumlah personel pengelola pengadaan yang dibutuhkan secara nasional akan sangat besar karena adanya kecenderungan setiap kegiatan (termasuk kegiatan operasional) akan membentuk panitia pengadaan.

Harga Bersaing dan Kualitas Pekerjaan

Salah satu tujuan pengadaan adalah mendapatkan harga terbaik. Harga terbaik dalam banyak kondisi adalah harga yang serendah-rendahnya.

Sementara ini, berkembang beberapa pemahaman yang keliru bahwa harga yang rendah dianggap cenderung mengabaikan mutu pekerjaan. Atau harga yang rendah dinilai meningkatkan resiko kegagalan kontrak maupun kegagalan pekerjaan. Harga yang rendah atau istilah yang sering digunakan adalah banting-bantingan juga dipahami pula sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat.

Dalam pengadaan, tujuan mendapat harga terbaik, mengurangi resiko kegagalan kontrak, atau menciptakan persaingan yang sehat bukanlah hal-hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Menyiapkan LPSE

Sebagaimana telah dimaklumi bersama, penerapan sistem pengadaan secara elektronik akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam berbagai pengalaman di banyak negara, penggunaan sistem ini memungkinkan diperolehnya efisiensi belanja sampai 30% dari HPS.

Lebih dari itu, penggunaan sistem ini juga akan memperluas kesempatan para pelaku usaha mengikuti pelelangan yang ada sehingga memberi peluang pelaku usaha mengembangkan industrinya atau usahanya dengan semakin pastinya peluang usaha pengadaan.

Saat ini, telah dibangun beberapa titik layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), baik yang didorong oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah yang secara sukarela berinisiatif untuk segera mengimplementasikan e-procurement.

Strategi Implementasi e-Proc

Sebagaimana kita ketahui bersama, pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menghadapi masalah besar berkaitan dengan antara lain:
  • pasar pengadaan yang tidak terbuka (terfragmen, hanya sebagian kecil pelaku usaha yang mendapat akses pada pasar pengadaan, arisan tender sampai pada dominasi pelaku usaha atau kelompok usaha pada pasar pengadaan dan premanisme);
  • kurangnya kapasitas manajemen pengadaan oleh instansi pemerintah dari aspek pengorganisasian maupun jumlah dan kompetensi personelnya; dan
  • bad governance (tidak transparan dan tidak akuntabel, penyalagunaan wewenang untuk kepentingan tertentu sampai tindak pidana korupsi).
Mulai tahun 2003, telah digulirkan agenda pembenahan di bidang pengadaan yang meliputi pembenahan aspek peraturan perundang-undangan melalui terbitnya Keppres 80 Tahun 2003, pemberian pedoman-pedoman berupa model dokumen pengadaan sampai pada penafsiran peraturan. Pembenahan juga mencakup bidang kapasitas SDM melalui pemberian pelatihan dan bimbingan teknis kepada semua pelaku serta mengujinya untuk mengukur tingkat pemahamannya pada satu elemen kompetensi.

Tantangan Membangun e-Proc

Sebagai negara kepulauan, kondisi geografis wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menciptakan banyak tantangan dalam pengadaan.

Tantangan pertama adalah terbatasnya akesibilitas kepada informasi kebutuhan dan ketersediaan barang dan jasa di pasar. Pelaku usaha penyedia barang atau produsen barang tidak cukup mendapat informasi instansi yang memerlukan barang dan jasa. Sebaliknya, instansi sebagai konsumen tidak mendapat infomasi yang memadai mengenai ketersediaan barang dan jasa oleh pelaku usaha. Persoalan ini memerlukan strategi pengembangan satu sistem yang memungkinkan bertemunya dua sisi kepentingan tersebut. Bappenas telah mengarahkan penggunaan sistem pengadaan yang berbasis internet dan DETIKNAS telah memutuskan untuk hanya dibangunnya satu sistem pengadaan secara elektronik.

Penjadwalan Lelang

Pada praktek pelaksanaan pengadaan (pelelangan) sampai hari ini, pentingnya aspek penjadwalan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pengadaan seringkali tidak cukup dipahami oleh pengelola pengadaan.

Sebaliknya, apabila ada kepentingan untuk menguntungkan pihak tertentu, penjadwalan dapat digunakan untuk mengurangi kesempatan persaingan atau bahkan menutup peluang persaingan karena tidak diharapkan terjadinya persaingan.

Kekurangpahaman atas aspek ini juga terjadi pada tahap penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan. Pada tahap ini, pertimbangan perlunya waktu yang cukup untuk hasil pengadaan yang optimal seringkali dikalahkan dengan pertimbangan batas akhir berlakunya anggaran di bulan Desember.  Rencana pelaksanaan pekerjaan tidak diberi ruang yang realistis, dan rencana pelaksanaan pengadaan cenderung diperketat untuk mengejar bulan Desember.  Alhasil, tidak banyak pekerjaan yang selesai tepat di bulan Desember, juga tidak banyak proses pengadaan yang dapat selesai tepat waktu dan singkat sesuai yang dijadwalkan. Akhirnya, semua pihak menjadi kerepotan.

Etika Pengadaan

Sebagai suatu profesi,  bidang pengadaan menuntut adanya suatu standar perilaku yang mencerminkan integritas, independensi, tanggung jawab dan kesungguhan pelaku dalam melaksanakan proses dan tugas pengadaan.

Selama ini, standar perilaku yang diinginkan tertuang dalam pasal 5  Keppres 80 Tahun 2003. Dasar-dasar etika ini pasti disampaikan dalam setiap pelatihan atau sosialisasi  selama ini.

Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan, bisa pimpro, PPK, Panitia Pengadaan,   termasuk penyedia barang/jasa, diharuskan mematuhi etika sebagai berikut :

Jasa Konsultansi

Dalam pelaksanaan kegiatan, seringkali kita memerlukan layanan keahlian/ profesional yang keluarannya pada umumnya bukan merupakan bentuk fisik, melainkan berbentuk rekomendasi, nasehat, hasil survey, disain ataupun dukungan manajerial seperti pengawasan, dll.  Layanan ini dikenal dengan jasa konsultansi.

Alasan kebutuhan

Jasa konsultansi pada umumnya diperlukan untuk melaksanakan sebagian fungsi user (pengguna) dengan alasan-alasan seperti:

  1. Pengguna menilai akan lebih efektif dan efisien apabila lingkup pekerjaan kegiatan tersebut dilakukan oleh perusahaan jasa konsultansi karena telah tumbuh bidang-bidang usaha profesi, misalnya jasa konsultan perencana konstruksi.

Billing Rate Konsultan


Pertanyaan yang sering muncul dalam setiap pertemuan adalah bagaimana mendapatkan harga yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai imbalan suatu pekerjaan jasa konsultansi.  


Di pada yang lalu, Bappenas dan Depkeu pernah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) berkaitan dengan standar harga satuan untuk jasa konsultan yang terkenal dengan sebutan Billing Rate Bappenas. Dalam perjalanannya, praktek penerapan billing rate tersebut menimbulkan kerancuan banyak pihak. 

Resiko Kegagalan Kontrak

Tuntutan pada proses pengadaan sebagaimana dimaklumi pada akhirnya harus dapat menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan sesuai tujuan.  Tujuan pengadaan dapat berarti memperoleh barang dengan harga yang paling baik (murah atau sepadan), sesuai kebutuhan baik dari aspek tepat teknis, tepat mutu maupun tepat waktu.

Namun demikian, memperoleh kesemuanya tidak selalu mungkin. Untuk tujuan yang terakhir (tepat waktu), khususnya pada kegiatan pengadaan sebagai suatu rangkaian rantai suplai, seringkali tuntutan terhadap ketepatan waktu menjadi dominan, sehingga harga bukan menjadi pertimbangan utama.

Penelitian Tentang LPSE

Sudah banyak instansi pemerintah yang menerapkan eprocurement. Ada yang menggunakan eprocurement sebagai pelengkap pengadaan sehingga muncul istilah semi eproc. Ada juga yang menerapkan full eprocurement. Banyak vendor yang telah mengembangkan produk eprocurement dan dipakai di instansi-instansi tersebut. Ada juga yang mengembangkan secara in house dan dipakai juga di instansi lain, misalnya eproc Kota Surabaya, SEPP Depkominfo, dan LPSE dari LKPP. Hingga saat ini (akhir 2009) belum ada data akurat berisi macam-macam sistem, instansi pengguna, maupun jumlah paket eprocurement.  Paling tidak ada 3 sistem eproc yang masing-masing dipakai lebih dari satu instansi pemerintah, yaitu:

Apa itu e-Procurement ?

Apa itu e-Procurement ?
e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Proses Pengadaan Secara Elektronik
Proses lelang yang dilakukan secara elektronik adalah :
  1. Pengumuman lelang oleh Panitia
  2. Upload dokumen lelang oleh Panitia
  3. Download dokumen lelang oleh Panitia
  4. Penjelasan lelang
  5. Pemasukan dokumen penawaran oleh Penyedia
  6. Pembukaan dokumen penawaran oleh Panitia
  7. Pengumuman pemenang lelang
  8. Sanggahan kepada PPK




Membuat LPSE

Perpres 54 tahun 2010 menyebutkan bahwa LPSE merupakan unit kerja yang menyelenggarakan pengadaan secara elektronik.  LPSE mengoperasikan sistem eprocurement SPSE yang dikembangkan oleh LKPP. SPSE dikembangkan dengan semangat free license sehingga diberikan secara gratis ke instansi. SPSE juga menggunakan sofware-sofware free license baik database (Postgres) dan sistem operasi (Linux). Instansi cukup menyediakan anggaran untuk perangkat keras, akses internet, sosialisasi, dan training.

RAB Konsultan

Jasa konsultansi didefinisikan adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan pengguna jasa. Output jasa konsultansi  merupakan suatu  piranti lunak, nasehat, rekomendasi, rencana, rancangan, ataupun layanan jasa profesional seperti manajemen proses, pengawasan, audit, dsb.
Di sektor konstruksi yang dikategorikan jasa konsultansi adalah jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi.

Sampai saat ini, masih selalu muncul pertanyaan sekitar cara menyusun rencana anggaran biaya (RAB) pekerjaan jasa konsultansi. Keppres 80 tahun 2003 memang tidak mengatur cara menyusun RAB, karena penyusunan RAB adalah proses penganggaran yang sangat teknis dan satu kasus dengan kasus lainnya dapat sangat berbeda.

Menggunakan LPSE

UNTUK PPK/PANITIA PENGADAAN 
Siapa Pengguna e-Procurement ?
Semua PPK/Panitia Pengadaan bisa menggunakan aplikasi e-Procurement LPSE. PPK/Panitia Pengadaan dapat melakukan pendaftaran di LPSE terdekat dengan menunjukkan SK tentang Penunjukan Panitia Pengadaan dari instansinya untuk mendapatkan kode akses aplikasi e-Procurement LPSE.

Apa itu LPSE ? (Bag. II)

Apa itu LPSE ?
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah suatu unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik.

Fungsi LPSE
LPSE akan menjalankan fungsi sebagai berikut :
  1. Mengelola sistem e-Procurement
  2. Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa
  3. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa
  4. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa

Apa Itu LPSE

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Seluruh ULP dan Panitia/Pokja ULP Pengadaan dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. LPSE berada di bawah pengawasan LKPP cq Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi.

Kontrak Proyek

galihgumelar.com - Terkait dengan posting sebelumnya perihal pengertian Dokumen Pelaksanaan Proyek (DPP), disini saya akan tulis perihal pengertian & macam-macam kontrak proyek.
A.  PENGERTIAN & PERBEDAAN TYPE KONTRAK
a. Berdasarkan Bentuk Imbalan :
  1. Kontrak Lumpsum.  Adalah kontrak pengadaan barang / jasa untuk penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga kontrak yang pasti dan tetap, serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa atau kontraktor pelaksana.

Kontrak Lump sum dan Kontrak Harga Satuan, Sanggahan untuk LKPP

galihgumelar.com - Untuk pengadaan barang, kontrak lumpsum memang tepat digunakan karena contoh barangnya jelas. Biasanya Volumenya juga dilihat sebagai satu kesatuan yg bersifat abstrak, spt: unit. Contohnya utk pengadaan Mobil, komputer dll.

Sementara untuk pekerjaan jasa konstruksi penerapan jenis kontrak lumpsum sulit dilaksanakan, karena untuk mendapatkan volumenya yang pasti harus melalui proses pengukuran yang teliti.

Penyusunan Dokumen Pengadaan

penyusunan dokumen pengadaan

Jenis-jenis tender dan sifat kontrak

Pengadaan barang dan jasa yang biasanya ditenderkan, terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:
  1. Pengadaan barang. Barang yang dimaksud biasanya berupa barang jadi, atau setengah jadi.  Seperti: pengadaan keperluan kantor, kendaraan, pengadaan seragam, dsb.
  2. Pengadaan jasa konsultasi. Jasa konsultasi yang dimaksud biasanya terkait dengan keahlian seseorang dalam hal jasa pengawasan dan perencanaan konstruksi, seperti: arsitek. Dan juga nonkonstruksi, seperti: jasa kesehatan, pendidikan, dsb.

BERLAKU MASA PERALIHAN IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010


galihgumelar.com - Pemerintah memberlakukan masa peralihan terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Masa berlaku Peraturan Presidennya sendiri dimulai sejak ditandatangani Presiden pada Jum'at 6 Agustus 2010 .

PEMILIHAN JENIS KONTRAK YANG TEPAT UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI


galihgumelar.com - Jasa Konsultansi menurut Perpres 54 Tahun 2010 adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
Dalam pemilihan penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negoisasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Soal Simulasi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bag.III

Soal Simulasi Ujian Sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Jenis soal Benar / Salah)

1)         Pengadaan pembangunan jembatan darurat yang putus akibat bencana alam
dengan nilaiRp 250 juta dapat dilakukan penunjukan langsung (……)
2)         Pengumuman seleksi langsung perencanaan gedung dengan nilai Rp 90 juta
hanya dilakukan di papan pengumuman resmi (……)
3)         Pemda  kabupaten  X  mengumumkan  rencana  pengadaan  hanya  di  papan
pengumuman  resmi  dengan  maksud  untuk  melindungi  pengusaha  daerah
(……)
4)         Proses penyelesaian sengketa antara pengguna/ panitia pengadaan barang/
jasa dengan peserta lelang yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak dilakukan di peradilan umum (……)

Soal Simulasi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bag.II

41. Yang bukan merupakan tugas pengguna dalam tahapan perencanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola adalah :
a.  Menyusun laporan keuangan pelaksanaan kegiatan swakelola
b.  Menyusun kerangka acuan kerja
c.  Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan swakelola
d.  Merencanakan kegiatan

42. Obyek  pengawasan  pengadaan  barang/jasa  instansi  pemerintah  pada  dasarnya
     
meliputi aspek yang berikut :
a.  Administrasi pelaksanaan pengadaan
b.  Administrasi keuangan
c.  Manfaat/fungsional hasil pengadaan
d.  Semua jawaban benar

Soal Simulasi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bag.I



Soal Simulasi Ujian Sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Jenis soal Pilihan Ganda)

1.   Unsur pokok yang dinilai dalam evaluasi teknis perusahaan jasa konsultasi adalah:
a.  Pengalaman perusahaan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli
b.  Pengalaman perusahaan dan metodologi serta jumlah tenaga ahli
c.  Pengalaman   perusahaan   dan   metodologi   serta   kemampuan   keuangan
      perusahaan
d.  Pengalaman perusahaan dan metodologi serta peralatan yang dimiliki
2.   Yang bukan merupakan tugas pokok panitia/ pejabat pengadaan adalah :
a.  Menetapkan HPS
b.  Menandatangani Pakta Ientegritas
c.  Menyiapkan dokumen pengadaan
d.  Mengusulkan calon pemenang

Contoh Soal Sertifikasi Dengan Sistem Pilihan Ganda

SOAL TIPE PILIHAN GANDA
1.       Dilarang melakukan prakualifkasi yang dilakukan secara sekaligus kepada seluruh calon penyedia dengan menerbitkan tanda daftar lulus yang berlaku pada kurun waktu tertentu dan hanya berlaku untuk instansi tertentu, hal demikian disebut dengan
a.
Pra Kualifikasi Khusus
b.
Pra Kualifikasi Massal
c.
Pra Kualifikasi Bersama
d.
Pra Kualifikasi Berkala
B
2.       Untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum yang bernilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya di;
a. Satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan
b. Satu surat kabar nasional
c. Satu surat kabar provinsi  dan nasional
d.
Cukup di Website/Internet (e-procurement)
A
3.       Metoda Penyampaian Dokumen Pengadaan yang memisahkan harga penawaran dalam satu sampul tertutup adalah metode:
a.
Satu Sampul
b.
Dua Sampul
c.
Dua Tahap
d.
Dua Sampul dan Dua Tahap
D
4.       Dalam hal metode seleksi umum atau seleksi terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi, maka pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan :
a. Seleksi Terbatas
b. Seleksi Langsung
c. Penunjukan Langsung
d. Pemilihan Langsung
B

Contoh Soal Sertifikasi Dengan Sistem Benar Salah

SOAL TIPE BENAR SALAH
1.       Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran adalah pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa (B / S)  - salah
2.       Panitia/Pejabat Pengadaan adalah tim/orang yang diangkat oleh pejabat pembuat komitmen untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang barang/jasa (B / S) - salah
3.       Untuk pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta), maka harus diangkat Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan (B / S) - salah
4.       Kriteria Usaha Kecil salah satunya adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), atau memiliki hasil penjualan tahunan minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)(B / S) - salah

Presentasi Sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010

Banyak permintaan pada Blog ini agar saya dapat mengirimkan materi presentasi yang biasa saya bawakan pada saat acara Sosialisasi Perpres Nomor 54 tahun 2010.
Agar tidak repot untuk mengirim satu persatu melalui email, maka silakan diunduh pada tautan di sini
Apabila hendak melihat langsung, maka silakan di klik pada Slideshare di bawah:

Gred pada Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perpres 54/2010

Salah satu peraturan yang masih mengganjal sejak Keppres 80 tahun 2003 hingga saat pemberlakuan Perpres 54/2010 pada Jasa Pemborongan (Keppres 80/2003) atau Pekerjaan Konstruksi (Perpres 54/2010) hari ini adalah ketidaksinkronan kualifikasi usaha kecil dan non kecil dengan kualifikasi usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Pembatalan Peraturan LPJK No. 15 Tahun 2010


Sumber: http://www.pu.go.id/publik/ind/Pengumuman/

Apakah usaha kecil dapat mengikuti pengadaan di atas 2,5 M ?

Pertanyaan ini sering muncul pada berbagai forum. Hal ini muncul karena pada beberapa pengumuman pengadaan sering ditampilkan mengenai persyaratan kualifikasi yang harus dimiliki oleh penyedia, salah satunya adalah “Kualifikasi Non Kecil”
Apa dasar dari pendapat ini ?
Mari kita lihat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 100 Ayat 3

Pengadaan Barang/Jasa pada Institusi yang berstatus BLU Secara Penuh

Selain kesimpangsiuran mengenai pengadaan barang dan jasa pada program Dana Alokasi Khsusus yang telah dibahas pada blog ini, salah satu permasalahan lain adalah kesimpangsiuran pengadaan barang/jasa pada institusi yang memiliki status Badan Layanan Umum atau BLU.
Kalau melihat tujuan BLU menurut UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 68 Ayat (1) maka BLU adalah sebuah badan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Apakah Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk Pengadaan Barang yang menambah aset ?

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah “Apakah metode pengadaan langsung dapat digunakan untuk pengadaan barang yang menambah aset ?”
Pertanyaan ini muncul karena melihat isi Pasal 39 Ayat 1 Perpres 54/2010 yang berbunyi:
Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; dan/atau
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.
Kemudian kalau melihat Penjelasan Perpres 54/2010 Pasal 39 Ayat 1 Huruf a:

SE Kemdagri dan LKPP tentang PPK dan PPTK

Hati-hati menyusun SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Beberapa hari ini pada saat memberikan materi Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 di beberapa tempat dan daerah, ada pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan berkaitan dengan Pengguna Anggaran (PA)  dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Salah satu pertanyaan yang paling sering disampaikan adalah kewenangan KPA dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Saat saya bertanya, “Apa kewenangan dari KPA ?”
Sebagian besar menjawab “Ya sebagai kuasa dari PA dong pak “

Penunjukan Langsung pada Perpres 54/2010

Setelah Perpres 54/2010 diluncurkan dan saya sudah memuat matriks perbedaan antara Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010, banyak muncul pertanyaan melalui blog, sms, telepon, facebook, dan bertemu langsung dengan topik “Sekarang berapa nilai yang bisa penunjukan langsung pak ?”, atau “Benarkan penunjukan langsung sekarang nilainya dibawah 100 Juta ?”
Terus terang, kalau pertanyaannya hanya Pemilihan Langsung (PML), masih agak mudah untuk dijawab, karena perubahannya memang cukup drastis, namun jawaban mengenai Penunjukan Langsung agak sulit karena paradigma Penunjukan Langsung (PL) pada Perpres 54/2010 sudah berbeda dengan PL pada keppres 80/2003.

Sertifikat Ahli Pengadaan menurut Perpres 54/2010

Salah satu pertanyaan yang paling sering disampaikan kepada saya pada saat membawakan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 adalah “apakah sertifikat kami masih berlaku seiring dengan keluarnya Perpres 54/2010 ?”
Pertanyaan ini wajar disampaikan, karena kalau kita melihat lebih jauh pengertian Sertifikat ahli pengadaan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 dengan pengertian Sertifikat ahli pengadaan pada Perpres 54/2010 memang memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Pengumuman Pengadaan menurut Perpres 54/2010

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 secara resmi telah diberlakukan. Walaupun ada ketentuan peralihan yang membolehkan Kementerian/Lembaga/Institusi/Daerah (K/L/I/D) untuk tetap memberlakukan Keppres No. 80 Tahun 2003 hingga 31 Desember 2010 (Pasal 132 ayat 1 Perpres 54/2010), namun proses pengadaan barang/jasa saat ini sebaiknya sudah mulai diarahkan menggunakan Perpres 54/2010 khususnya untuk anggaran tahun 2011 yang pelaksanaan pengadaannya sudah dapat dimulai pada akhir tahun 2010.
Setelah saya melihat pada Perpres 54/2010 dan seluruh lampirannya, rupanya ada beberapa perbedaan aturan yang cukup signifikan antara Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010 pada tahapan pengumuman pengadaan. Bahkan, perbedaan itu diembel-embeli dengan “ancaman hukuman” yang cukup serius bagi panitia apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

Panitia, berhati-hatilah menggunakan Metode Evaluasi Sistem Nilai

Proses pengadaan barang/jasa yang mengacu kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 memang banyak yang multitafsir. Tapi sayangnya, hal-hal yang multitafsir ini kadang tidak dipahami atau malah dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan.
Beberapa minggu terakhir saya banyak melihat permasalahan terjadi karena ketidakpahaman ini, entah disengaja atau tidak disengaja, khususnya dalam memilih metode evaluasi pengadaan barang/jasa pemborongan konstruksi/jasa lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berubah!

Perpres 54 tahun 2010 merubah tata cara pengadaan barang/jasa yang sebelumnya diatur dalam keppres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, perubahan tersebut salah satunya adalah dalam metode pemilihan penyedia barang/jasa.

Dalam pengadaan barang/jasa terdapat proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang memiliki tata cara berbeda untuk masing-masing jenis pengadaan, dalam perpres 54 tahun 2010 pemilihan penyedia barang/jasa diatur sebagai berikut: