Kontrak Lump Sum

Galih Gumelar .com - Beberapa waktu lalu dalam komentar dari Mbak Viviane pada posting CCO (Contract Change Order), Adendum, Perubahan/Amandemen Kontrak yang menanyakan apakah boleh dilakukan CCO pada Kontrak Lump Sum, terus teringat di dalam benak untuk dapat mempostingkan tulisan mengenai Kontrak Lump Sum tersebut. Begitu juga setelah mengikuti Bimbingan Teknis Permasalahan Pelaksanaan Kontrak, beberapa teman masih sedikit ‘confuse’ dengan pengertian perubahan pada Kontrak Lump Sum. Oleh karena itulah, draft tulisan mengenai Kontrak Lump Sum ini dilanjutkan untuk kemudian dapat dipostingkan dan ter-publish.

Kontrak Lump Sum

Pada Perpres 54 tahun 2010 Pasal 51 ayat (1) mendefinisikan Kontrak Lump Sum sebagaimana dikutip di bawah ini:

Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
2. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
3. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
4. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
5. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
6. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Kontrak Lump Sum berdasarkan definisi di atas berarti kegiatan untuk kontrak ini bukanlah kegiatan yang ‘kurang’ perencanaannya, bahkan seharusnya kegiatan dengan menggunakan kontrak ini adalah kegiatan yang sangat detail perencanaannya dan sangatlah presisi, sehingga tidak membutuhkan perubahan di saat pelaksanaan. Atau pekerjaan yang biasanya atau umumnya mudah dikerjakan dan/atau kegiatan yang sudah punya standar atau plafon kebutuhan serta pengadaan barang yang mempunyai spesifikasi jelas. Untuk bangunan gedung, pelaksanaan gedung berlantai satu lebih memungkinkan jika dilaksanakan dengan Kontrak Lump Sum dibandingkan gedung berlantai banyak. Oleh karena itu, untuk pekerjaan yang lebih kompleks akan jauh lebih baik untuk tidak menggunakan kontrak dengan jenis ini.
Pada Kontrak Lump Sum, sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran dan total harga penawaran bersifat mengikat. Artinya, pekerjaan yang dihasilkan sudah jelas dengan kuantitas atau volume yang ditentukan itulah yang menjadi hasil pekerjaan, tidak boleh kurang, dan jika dikarenakan satu dan lain hal sehingga menyebabkan harga satuan berubah, maka harga penawaran tidak boleh berubah. Harga penawaran menjadi nilai Kontrak Lump Sum, dan jika terdapat perubahan harga pada saat pelaksanaan maka hal tersebut menjadi resiko penawar.
Kontrak Lump Sum seperti telah dijelaskan di atas tidak diperkenankan adanya perubahan pekerjaan tambah/kurang. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kegiatan pada Kontrak Lump Sum adalah kegiatan yang dengan ketelitian/presisi yang tinggi dalam perencanaannya atau mempunyai standar plafon kebutuhan sehingga perubahan yang dilakukan bukanlah sesuatu yang signifikan atau dapat diabaikan. Oleh karena itu pekerjaan tambah/kurang jelas tidak diperbolehkan.
Pertanyaannya sekarang adalah mengapa ada pasal mengenai Perubahan Kontrak, yaitu pada Pasal 87 Perpres 54 tahun 2010? Perubahan kontrak yang seperti apa yang dapat dilakukan pada Kontrak Lump Sum?

Perubahan Pekerjaan (CCO) pada Kontrak Lump Sum

Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 Pasal 87 ayat (1) tentang Perubahan Kontrak pada pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak , PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
   1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
   2. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
   3. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
   4. mengubah jadwal pelaksanaan

Klausa pada Pasal 87 tersebut di atas adalah menjabarkan ketentuan Perubahan Kontrak yang berlaku umum (lex generali) pada semua jenis Kontrak pada pengadaan barang/jasa Pemerintah. Sedangkan ketentuan khusus (lex specialis) pada Kontrak Lump Sum mengenai perubahan pekerjaan terdapat pada Pasal 51 Perpres 54 tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa Kontrak Lump Sum diperbolehkan adanya Adendum Kontrak, hanya perubahannya tidak seperti jenis kontrak lainnya.
Berdasarkan konsep output based atau berorientasi pada hasil, perubahan kontrak atau perintah pekerjaan yang diperbolehkan pada Kontrak Lump Sum adalah:

• Perubahan Lingkup Pekerjaan yang meliputi:
• menambah jenis pekerjaan yang tidak terdapat dalam Kontrak atau sering disebut terdapatnya jenis pekerjaan baru
• mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan
• Perubahan jadwal pelaksanaan
• Perubahan harga kontrak, hal ini merupakan konsekuensi pertambahan jenis pekerjaan sedangkan jenis pekerjaan lain yang masuk dalam Kontrak tidak boleh berubah.

Jadi, dapat dikatakan perubahan pekerjaan yang tidak diperbolehkan pada Kontrak Lump Sum adalah menambah atau mengurangi volume atau kuantitas pada item-item pekerjaan yang terdapat dalam Kontrak.
Beberapa orang menyatakan, jika menambah jenis pekerjaan baru memungkinkan penambahan volume pada jenis pekerjaan yang sudah ada dalam Kontrak. Jelas pernyataan ini tidak berdasar, jika jenis pekerjaan bertambah, berarti pekerjaan tersebut sudah jelas-jelas berbeda jenis dengan pekerjaan yang terdapat dalam Kontrak. Akan tetapi, yang dimungkinkan bertambah adalah volume bahan atau upah tenaga kerja jika jenis pekerjaan bertambah. Oleh karena itu perlu dipahami, bahwa dalam setiap kegiatan mempunyai beberapa jenis pekerjaan yang unik atau berbeda satu dengan yang lainnya dan dalam beberapa jenis pekerjaan dimungkinkan penggunaan bahan atau tenaga kerja yang sama.
Tidak terdapatnya pekerjaan tambah/kurang pada Kontrak Lump Sum, hal ini mengakibatkan di dalam Penelitian Pelaksanaan Kontrak, harus dilakukan negosiasi oleh Pengguna Barang/Jasa yang diwakili oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa. Negosiasi ini, khususnya negosiasi harga untuk jenis pekerjaan baru tersebut dituangkan dalam Berita Acara.
Yang pasti, konsep dasar orientasi hasil tetap harus dilaksanakan pada penambahan jenis pekerjaan dalam Kontrak Lump Sum ini. Misalnya dalam pembangunan gudang, yang di dalam Kontraknya berjenis Kontrak Lump Sum terdapat item pekerjaan aspal untuk lantai parkir, dimana kemudian hari terdapat penambahan jenis pekerjaan pembetonan untuk lantai parkir. Hasil yang diminta setelah adanya perubahan kontrak adalah lantai parkir aspal dengan volume X satuan dan lantai parkir beton dengan volume Y satuan. Dari kasus ini jelas terdapat penambahan jenis pekerjaan yaitu pembeton lantai parkir dan menambah harga kontrak sebesar Y x harga satuan pekerjaan pembetonan lantai parkir.
Demikian pembahasan mengenai Kontrak Lump Sum dan kententuan perubahan pekerjaan pada Kontrak Lump Sum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sukses untuk Anda.